UN Dihapus, Bahagia atau Kecewa?

Sukar untuk memilih sikap, tah? Jika keputusan itu dilakukan dalam situasi normal, dalam hal ini tanpa situasi darurat coronavirus. Bisa saja bahagia adalah pilihan yang pertama!

Namun, saat keputusan itu diambil pada kondisi ini. Maka maknanya kebijakan tersebut karena "dipaksa" keadaan. Bukan bersebab telah ada disain rencana penggantinya.

Ketika kalimat, "UN bukan dihapus tapi diganti!". Akan ada deretan pertanyaan hadir di ruang publik.

Dengan apa? Pola dan standarnya bagaimana? Akankah hal itu, kemudian layak dijadikan bukti Hasil Belajar Anak Didik sekian tahun?

Benarkah parameter itu mampu menjadi patokan untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi?

Akan banyak pertanyaan-pertanyaan teknis lainnya. Dan, tak akan selesai dengan kalimat, "nanti dibuat surat edarannya!"

Kukira, ancar-ancar kesepakatan itu tak seperti ucapkan salam dan langsung masuk, kan?

Akan keliru, jika keputusan itu diambil dengan serta merta dan ketergesaan. Kemudian melupakan ilmu "sedia payung sebelum hujan!".

Ini pendidikan! Aspek penting yang menentukan tak hanya nasib anak negeri. Namun juga nasib bangsa.

Menjadi lucu, jika kemudian usai ambil keputusan namun kemudian gagap menjelaskan kebijakan lanjutan! Dan itu, hadir di pusaran pemangku kebijakan tertinggi!

Pepatah Minang, "indak ado kayu, janjang dikapiang" sejalan dengan peribahasa "tak ada rotan, akar pun jadi". Acapkali menjadi benteng ampuh kegagapan dalam mendisain kebijakan.

Dua seni berpikir itu, jika situasi benar-benar terpaksa. Namun, isu hapus UN ini sudah digadang-gadangkan sejak awal pergantian tampuk kementerian, kan?

Tak adakan blueprint atau grand design mendasar, dari isu yang telah diujarkan dulu itu? Atau hanya lontaran peluru dari pikiran yang tak diiringi oleh kecepatan melakukan?

Terkadang, kita lebih memikirkan bagaimana cara memasak dan bagaimana rasa masakan itu.

Dibandingkan menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan itu.!

Begitulah!

Curup, 24.03.2020
zaldychan